• 9

    Feb

    Perempuan di Mata Hukum

    Many functions of the law as a protection for women Berbagai topik pembicaraan mengenai emansipasi, gerakan femininisme atau keseteraan gender memang ngak pernah jadi hal yang klise dari zaman ke zaman. Terbukti perempuan masih saja berupaya untuk tetap bisa mempertahankan hak-haknya. Perjuangan yang amat panjang dari jaman ibu Kartini dulu sampai jaman Maia Estianti saat ini. Dalam konteks ini yang saya maksud adalah hak sebagai personal diri perempuan dalam paradigma lingkungan yang dari zaman kartini. Perempuan masih dikotak-kotakan oleh adat kebiasaan kedaerahan, maupun hak sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya seperti yang dialami Maia Estianty. Kasus-kasus yang mengundang empati public terhadap sosok perempuan ‘terdzolimi’ oleh kaum laki-laki memang ibarat s
    Read More
  • 28

    Nov

    Ketika Anak Berkonflik dengan Hukum

    Setiap bangsa, termasuk Indonesia. mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak serta memberi perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang telah diamahkan oleh Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dimana, UU tersebut merupakan jaminan dari pelaksanaan Hak Azasi Manusia dalam bidang hukum. Persoalan pemidanaan dari beberapa kasus anak yang pernah terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan bahkan perlu perhatian serius. Hal ini dikarenakan; dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran HAM, bahkan beberapa kasus menunjukan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang telah masuk dalam mesin peradilan. Pengertian anak itu sendiri dalam UU no.23 tahun 2002 adalah setiap orang dan/atau seseora
    Read More
  • 23

    Nov

    Bicara Poligami

    Please, Do not double love:( POLIGAMI; antara UU Perkawinan dan Hukum Islam Kita tengok mulai dari Undang-undang no.1 tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumahtangga) yang bahagia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa. Terlihat jelas dari definisi ini, bahwa sebenarnya pernikahan itu berlandaskan tujuan mulia. Meskipun dalam perjalanannya terdapat penyimpangan terhadap amanah UU yang telah terkandung didalamnya. Misalnya; terjaninya tindak KDRT dan perbuatan poligami. Yang tentu saja, kedua hal ini tidak pernah diharapkan terjadi sebelumnya. Pada tulisan kali ini, saya ingin membicarakan tentang poligami dari sudut pandang hukum Negara (Undang-undang)
    Read More

Author

Search

Recent Post